[12] PENGENALAN PERKREDITAN

  • I. PENDAHULUAN
  • Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dari kredit yang diberikan pihak bank memperoleh  jasa dari debitur sebagai keuntungan  bank. Sementara pihak yang menerima kredit diharapkan memperoleh nilai tambah serta dapat mengembangkan usaha agar lebih maju.
  • Pemberian Kredit harus dilakukan secara hati-hati agar kredit yang disalurkan dapat kembali sesuai perjanjian. Namun, kehati-hatian tersebut sering diartikan sebagai bentuk keengganan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM.
  • Potensi usaha dan jumlah UMKM yang membutuhkan kredit  dari perbankan cukup besar, namun  hanya sebagian yang dapat memperoleh fasilitas kredit karena pihak perbankan  belum  mengenal  betul UMKM, sementara  dipihak lain UMKM  yang ada masih banyak yang belum yang memenuhi  persyaratan teknis perbankan.  Oleh karena itu  peranan KKMB yang membina UMKM hingga layak  berhubungan dengan bank sangat penting  dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit UMKM perbankan secara keseluruhan.
  • Untuk memperkuat  kemampuan  KKMB dalam menghubungkan  UMKM dengan bank,  maka KKMB perlu mengenal kegiatan bank khususnya tentang perkreditan mulai dari  prosedur, penilaian  hingga monitoring dan pembinaan kredit, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan perkreditan perbankan.
  • II. PENGERTIAN, UNSUR DAN TUJUAN PERKREDITAN
  • 2.1.  Pengertian Kredit dan Perkreditan
  • Dalam bahasa latin kredit berarti credere artinya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi debitur,  kredit yang diterima merupakan kepercayaan, yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.
  • Menurut UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998,  terdapat dua istilah yang berbeda namun mengandung makna yang sama yaitu kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
  • Definisi kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut :
    1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
    2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut  setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
  • Dari kedua rumusan tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk  kontra prestasi yang diberikan debitur kepada bank atas pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.   Pada bank konvensional yang menggunakan istilah kredit,  kontra prestasinya berupa bunga, sedangkan bank syariah yang menggunkan istilah pembiayaan  kontra prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.
  • Perkreditan merupakan proses kegiatan perbankan dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat, yang disalurkan kembali kepada masyarakat khususnya  pengusaha, dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.  Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu sumber  dana dan alokasi penggunaan dana memegang peranan yang sama pentingnya di dunia perbankan.
  • 2.2.  Unsur dan Tujuan Pemberian Kredit
  • 2.2.1.  Unsur Pemberian Kredit
  • Pemberian kredit oleh perbankan  mengandung  beberapa unsur, yaitu :
    1. Kepercayaan = Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali
    2. Kesepakatan = Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
    3. Jangka waktu = Masa pengembalian kredit  yang telah disepakati bersama
    4. Risiko = Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
    5. Balas jasa = Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil uantuk bank syariah.
  • 2.2.2.   Tujuan Pemberian Kredit   
  • Tujuan pemberian kredit adalah:
    1. Mencari keuntungan;
      • Pemberian kredit merupakan upaya untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan profisi kredit  yang dibebankan kepada nasabah, dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan nasabah ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan kemajuan usaha nasabah
    2. Membantu usaha nasabah;
      • Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja, sehingga debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya
    3. Membantu pemerintah;
      • Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin banyak pengusaha yang  dapat berkembang, sehingga mendukung pembangunan di berbagai sektor yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak.
    4. Membantu masyarakat;
      • Semakin berkembang sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah, akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
  • III.    JENIS-JENIS KREDIT
  • Secara umum jenis-jenis kredit perbankan dibedakan berdasarkan beberapa kriteria yang dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut :
  • 3.1.  Tujuan penggunaan
  • Berdasarkan tujuan penggunaan, kredit dapat dibagi sebagai berikut :
    1. Kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang diperoleh untuk dipergunakan sebagai tujuan konsumsi seperti halnya perumahan, kendaraan atau keperluan lainnya secara pribadi.
    2. Kredit produksi. Kredit produksi adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau mengembangkan usaha, baik untuk investasi atau untuk modal kerja.
  • Kredit Investasi (KI) adalah kredit yang diberikan untuk keperluan pembiayaan barang modal seperti pembangunan gedung, instalasi, perkebunan dan barang modal lainnya.
  • Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang diberikan untuk keperluan pembiayaan modal kerja seperti pembelian bahan baku, upah tenaga kerja  dan lainnya untuk menghasilkan barang dan memperoleh keuntungan.
  • 3.2.  Jangka waktu
    1. Kredit jangka pendek; Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
    2. Kredit jangka menengah; Kredit yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
    3. Kredit jangka panjang; Kredit yang masa pengembaliannya berjangka waktu panjang biasanya lebih dari 3 tahun yang digunakan untuk investasi.
  • 3.3.  Agunan
    1. Kredit dengan agunan; Adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, dimana jaminan tersebut dapat berupa barang atau jaminan orang yang disepakati oleh bank.
    2. Kredit tanpa agunan; Adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu berdasarkan kepercayaan (trust) atau keyakinan bank.
  • 3.4.  Sektor ekonomi / usaha
  • Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia kredit sektor ekonomi dapat dibedakan sebagai berikut :
    1. Kredit Sektor Pertanian, peternakan, perikanan, perburuhan dan sarana pertanian
    2. Kredit Sektor Pertambangan
    3. Kredit Sektor Perindustrian
    4. Kredit Sektor Listrik, Gas dan Air.
    5. Kredit Sektor Konstruksi
    6. Kredit Sektor perdagangan, restoran dan hotel
    7. Kredit Sektor Pengangkutan dan komunikasi
    8. Kredit Sektor Jasa
    9. Kredit Sektor lain-lain.
  • 3.5.  Pemohon kredit
  • 3.5.1.  Kredit Perorangan
    1. Adalah kredit yang diajukan oleh orang perorangan. Pemohon kredit  secara perorangan harus memenuhi persyaratan dewasa dan cakap.
    2. Dalam pasal 330 KUH Perdata, disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”
    3. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang (misalnya pemohon kredit) digolongkan sebagai orang dewasa setelah berumur 21 tahun atau bila sebelumnya sudah menikah.
    4. Untuk membuat suatu perjanjian kredit bank, maka harus diperhatikan ketentuan pasal 1329 KUH Perdata yang menetapkan bahwa “semua orang adalah cakap untuk membuat suatu persetujuan, kecuali bila oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Pasal 1330 KUH Perdata menetapkan bahwa :
      • Adapun yang tidak trampil dan cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :
        1. orang-orang yang belum dewasa;
        2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
        3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.”
      • Mengenai orang-orang perempuan dalam angka 3 dari ketentuan pasal 1330 KUH Perdata tersebut di atas, dianggap sudah tidak berlaku lagi dengan diakuinya kedudukan seorang perempuan adalah sama dengan kedudukan seorang laki-laki, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 tahun 1974).
      • Penilaian secara hukum juga perlu dilakukan bagi pemohon kredit yang berkedudukan sebagai suami, istri, duda atau janda terutama berdasarkan ketentuan UU No. 1 tahun 1974. Pemohon kredit yang berkedudukan sebagai suami atau istri hendaknya dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank sudah memperoleh persetujuan dari suami atau istri dari masing-masing pasangannya dalam perkawinan, hal ini menjadi penting karena terkait dengan masalah agunan dan pelunasan kredit kepada bank, menyangkut harta suami atau istri yang bersangkutan.
  • 3.5.2.  Kredit Badan/Lembaga
    1. Adalah kredit yang diajukan oleh perusahaan selaku badan usaha. Ketentuan tentang siapa yang berwenang untuk mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan hukum (misalnya perjanjian kredit bank) diatur sesuai Anggaran Dasar masing-masing perusahaan. Pengaturan perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    2. Suatu perkumpulan, misalnya yang didirikan berdasarkan KUH Perdata Buku Ketiga dapat mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dengan persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Stb. Tahun 1870 No. 64.
  • 3.5.3.  Kredit Kelompok
    • Pengertian pemohon kredit secara kelompok yaitu adanya kesepakatan dan tanggungjawab bersama beberapa orang untuk mengajukan kredit  kepada bank.  Perjanjian Kredit yang dibuat biasanya berupa perjanjian tanggung renteng. Akibat hukum dari adanya perjanjian tanggung renteng ini adalah masing-masing orang (anggota) mempunyai kewajiban yang sama terhadap pelunasan kredit bank. Ketentuan perikatan  tanggung renteng diatur dalam  pasal 1278 sampai dengan 1295 KUH Perdata.
    • Dikaitkan dengan patokan kredit, maka penerapan perjanjian kredit secara tanggung renteng harus memenuhi  unsur-unsur  yang terdapat pada ketentuan  pasal 1280 KUH Perdata tersebut yaitu :
      1. adanya lebih dari seorang debitur terhadap seorang kreditur yang sama;
      2. semua debitur masing-masing dapat ditagih oleh kreditur untuk seluruh kewajiban atau prestasi,
      3. pemenuhan kewajiban (membayar) atau prestasi oleh salah seorang dari debitur membebaskan debitur yang lain dari kewajiban prestasinya (dalam hal ini para debitur disebut tanggung renteng) kepada kreditur;
      4. perjanjian kredit usaha mikro secara tanggung renteng.
  • IV. PROSEDUR DAN PENILAIAN PEMBERIAN KREDIT
  • 4.1. Prosedur Pemberian Kredit
    • Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan pada umumnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan masing-masing.
    • Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum,  secara umum sebagaimana  flow chart berikut :
    • gb 1
    • Secara  detil prosedur  pemberian kredit  adalah sebagai berikut :
  • 4.1.1.  Pengajuan berkas-berkas
    • Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara lain :
      1. Latar belakang perusahaan
      2. Maksud dan tujuan
      3. Besarnya kredit dan jangka waktu
      4. Cara pengembalian kredit
      5. Jaminan kredit
    • Proposal hendaknya sudah dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
      1. Akte notaris
      2. Tanda daftar perusahaan (TDP)
      3. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
      4. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
      5. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
      6. Foto copy sertifikat jaminan
  • 4.1.2.  Pemeriksaan berkas
    • Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
  • 4.1.3.  Wawancara I
    • Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
  • 4.1.4.   On the Spot
    • Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
  • 4.1.5.   Wawancara II
    • Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.
  • 4.1.6.   Penilaian dan analisis kebutuhan Kredit
    • Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.
  • 4.1.7.  Keputusan Kredit
    • Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.
    • Biasanya mencakup:
      1. jumlah uang yang diterima
      2. jangka waktu
      3. dan biaya-biaya yang harus dibayar
  • 4.1.8.   Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya
    • Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
  • 4.1.9.   Realisasi kredit
    • Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
  • 4.1.10. Penyaluran/penarikan
    • Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu
      1. sekaligus atau
      2. secara bertahap.
  • 4.2  Penilaian Kredit
    • Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.  Pada umumnya untuk mempeoleh dan memperkuat keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian dengan beragam pendekatan  seperti 5 C, 7 P,  dan  3 R.
  • 4.2.1.  Prinsip 5 C
    • Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut :
      1. Character; Sifat atau watak dari  calon debitur.
      2. Capacity; Kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit  yang disalurkan.
      3. Capital; Calon debitur dipersyaratkan memiliki sejumlah modal tertentu sebelum mengajukan sejumlah kredit.
      4. Collateral; Merupakan agunan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
      5. Condition of Economic; Adalah menggambarkan kondisi ekonomi negara pada saat permohonan kredit apabila kondisi sangat kondusif yaitu kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi cukup baik maka biasanya perbankan lebih mudah mempertimbang kannya.
  • 4.2.2.  Prinsip 7 P
    • Penilaian berdasarkan prinsip 7 P  dapat dijelaskan sebagai berikut :
      1. Personality; Penilaian calon debitur dari  kepribadian atau tingkah lakunya.
      2. Party; Penilaian dengan mengklasifikasikan nasabah ke dalam  golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
      3. Purpose; Penilaian dengan mengetahui tujuan penggunaan kredit.
      4. Prospect ; Penilaian terhadap prospek usaha calon debitur
      5. Payment; Penilaian thd ukuran cara calon debitur mengembalikan kredit.
      6. Profitability; Penilaian thd  kemampuan calon debitur  dalam mencari laba.
      7. Protection; Penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memberikan perlindungan terhadap usaha dan jaminan yang ada.
  • 4.2.3.  Prinsip 3 R
    • Adapun  yang dimaksud dengan 3R, yaitu sebagai berikut :
      1. Return (Pengembalian); Pengembalian dalam bentuk keuntungan atas penggunaan kredit yang diberikan.
      2. Repayment (Pembayaran); Kemampuan dan  kesanggupan untuk membayar kembali semua pinjaman  kredit yang diberikan.
      3. Risk (Risiko); Kemampuan untuk mengantisipasi risiko kegagalan.
  • 4.2.4.  Berdasarkan Aspek Kelayakan Usaha yang dinilai          
    • Disamping menggunakan 5 C,  7 P dan 3 R, penilaian kredit dilengkapi juga dengan penilaian aspek-aspek kelayakan usaha seperti berikut :
    • 1)   Aspek yuridis/hukum
      • Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan, yang terkait dengan aspek legal pengajuan kredit seperti :
        1. Surat Izin Usaha (SIUI, SIUP, SIT dll.)
        2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
        3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
        4. Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah
        5. Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.
    • 2)   Aspek pemasaran
      • Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan, baik saat ini maupun dimasa yang akan datang.
      • Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :
        1. Pemasaran produknya selama beberapa waktu yang lalu.
        2. Rencana penjualan dan produksi selama beberapa waktu dimasa y.a.d.
        3. Peta kekuatan pesaing yang ada.
        4. Prospek produk secara keseluruhan.
        5. Fluktuasi harga penjualan.
    • 3)   Aspek keuangan
      • Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
      • Penilaian bank dari aspek keuangan pada umumnya menggunakan alat ukur sebagai berikut :
        1. Payback Period (PP)
        2. Net Present Value (NPV)
        3. Profitability Indek (PI)
        4. Internal Rate of Return (IRR)
        5. Break Even Point (BEP).
    • 4)  Aspek teknis/operasi
      • Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, lokasi, lay out ruangan dan mesin-mesin yang digunakan, proses produksi dan lainnya yang terkait dengan proses produksi.
    • 5)  Aspek Manajemen
      • Aspek ini membahas mengenai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia dan latar belakangnya, serta pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek.
    • 6)  Aspek sosial ekonomi
      • Aspek ini menganalisis dampak proyek terhadap perekonomian dan masyarakat umum antara lain:
        1. Meningkatkan ekspor barang
        2. Mengurangi pengangguran dan lainnya
        3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
        4. Tersedianya sarana dan prasarana
        5. Membuka isolasi daerah tertentu
        6. Keterkaitan kebelakang dan kedepan (Backward and Forward Linkage).
    • 7) Aspek Amdal
      • Aspek ini menganalisis dampak proyek terhadap lingkungan baik darat, air dan udara.
  • gb 2
  • 4.3. Informasi dan Analisis Keuangan
    • Dalam melakukan analisis kredit yang berhubungan dengan kemampuan keuangan  perlu dikaji tentang informasi keuangan perusahaan  dan pengusaha.  Informasi keuangan yang tercermin dari laporan keuangan, perlu dianalisis dengan menggunakan rasio tertentu yang dibutuhkan. Secara umum gambaran tentang informasi dan analisis keuangan perusahaan untuk membantu analisis kredit sebagaimana terlampir.
  • V.  ANALISIS KEBUTUHAN KREDIT
    • Dalam perhitungan kebutuhan kredit, baik kredit modal kerja maupun kredit investasi yang akan diberikan kepada calon debitur dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :
  • 5.1.  Perhitungan Kebutuhan Kredit
  • 5.1.1.  Kredit Modal Kerja
    • Analis mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan menanyakan beberapa hal, yaitu :
      1. Lama proses pembelian dilakukan (termasuk lamanya pengangkutan/ pembongkaran barang sampai siap dijual)
      2. Lama barang tersimpan sampai dengan terjual
      3. Lama piutang baru tertagih semua kalau penjualannya dilakukan secara kredit.
    • Dari penjumlahan hari dari jawaban di atas, akan diketahui lamanya perputaran modal Kerja Usaha Calon Debitur.
    • Menghitung kebutuhan Modal Kerja dengan cara sebagai berikut :
      1. Asumsi jumlah hari dalam 1 tahun adalah 360 hari atau 1 bulan adalah 30 hari.
      2. Perhitungan kebutuhan modal kerja sebagai berikut :
    • gb 3
    • Periode perhitungan dapat per minggu, per bulan, per triwulan, per caturwulan, per semester, per tahun, dst, tergantung sifat dari usaha calon debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya di sini adalah biaya yang terdapat pada daftar Laba/Rugi Proekasi.
    • Menghitung besarnya kredit yang dapat diberikan pada calon debitur dengan cara sebagai berikut :
    • a). Menghitung modal kerja yang tersedia pada calon debitur dengan rumus :
    • gb 3b
    • b). Menghitung kebutuhan kredit calon debitur dengan rumus :
    • gb 3c
    • Apabila besarnya kredit yang dapat diberikan sudah diketahui, maka untuk menentukan jangka waktu dan besarnya angsuran perlu dilihat angka Repayment Capacity dengan rumus :
    • gb 3d
    • Berdasarkan besarnya Repayment Capacity ini baru dipilih jangka waktu dan besarnya angsuran kredit yang paling sesuai kemampuan calon debitur.
    • gb 4
    • Secara  lebih  mendalam cara perhitungan kebutuhan  kredit modal kerja  terdapat pada lampiran.
  • 5.1.2    Kredit Investasi
    • Pada dasarnya, penilaian atas rencana biaya investasi bertujuan untuk mengetahui apakah rencana pembiayaan tersebut sudah tepat ditinjau dari segi urgensi dan kewajaran harganya.
    • Dalam hal ini urgensi adalah memilih/menetapkan komponen fisik investasi sedemikian rupa, sehingga dapat terhindar dari pemborosan kapasitas.
    • Kemungkinan pemborosan kapasitas dapat tumbuh karena berbagai sebab, diantaranya yang perlu mendapatkan perhatian seksama adalah :
      1. Penelitian komponen investasi harus memperhatikan market space.
      2. Penelitian komponen investasi harus memperhatikan keserasian teknis.
    • Sedangkan kewajaran dalam hal ini adalah menetapkan harga pembelian/ pengadaan/pembangunan komponen investasi sedemikian rupa dengan memperhati kan harga pasaran setempat.
    • Untuk menilai kewajaran harga komponen investasi yang penting sebagai contoh misalnya :
      1. Tanah. Disamping memperhatikan lokasi, kondisi tanah, status pemilikan dan sebagainya, perlu dipertimbangkan pula dengan harga tanah menurut pasaran setempat.
      2. Bangunan.Disamping memperhatikan konstruksi bangunan, kualitas bahan yang digunakan dan sebagainya, perlu dipertimbangkan pula dengan biaya pendirian bangunan sejenis pada umumnya di daerah setempat.
      3. Mesin/Kendaraan. Dengan memperhatikan harga pemasaran dari supplier, perlu diperbandingkan pula dengan harga barang sejenis menurut pasaran.
  • 5.2. Penetapan Suku Bunga Kredit.
    • Suku bunga kredit dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh  nasabah yang meminjam kredit kepada bank.
    • Suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank  telah mempertimbangkan  berbagai komponen yang mempengaruhi  yaitu  biaya dana (cost of loanable fund),   biaya operasional (overhead cost),  biaya risiko (risk cost), dan margin (spread) yang diproyekskan.  Penjumlahan dari  komponen-komponen  tersebut,   disebut sebagai  dasar  perhitungan harga kredit (base lending rate).
    • Kendatipun setiap bank telah menetapkan  harga dasar kredit,  dalam prakteknya bank akan mempertimbangkan  faktor lain sehingga harga kredit  yang ditetapkan tidak sama dengan hasil perhitungan harga dasar kredit.  Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain  pangsa pasar, persaingan, pelayanan, kondisi lingkungan dan sebagainya.
    • Dalam implementasinya, untuk kepentingan teknis ataupun kebutuhan nasabah, bank menerapkan berbagai sistem perhitungan  suku bunga kredit  yang terkait dengan cara angsuran.   Beberapa sistem perhutungan tersebut yang umum digunakan yaitu  perhutungan suku bungan menurun (sliding rates), suku bunga efektif (effective rates), suku bunga mendatar (flat rates) dan  suku bunga mengambang (floating rates).  Secara  lebih  mendalam  sistem perhitungan suku bunga kredit  dibahas  dalam lampiran.
  • VI. Penanganan Kredit Bermasalah
  • 6.1.  Kredit Bermasalah
    • Untuk menentukan suatu kredit dikatakan sebagai kredit bermasalah didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.
    • Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, membagi kolektibilitas kredit menjadi 5 (lima) yaitu Kredit Lancar,  Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
    • Suatu kredit dinyatakan sebagai kredit bermasalah apabila kredit tersebut digolongkan sebagai Kredit Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
    • Dalam dunia perbankan kredit bermasalah ini disebut sebagai Non Performing Loan (NPL). Semakin rendah tingkat NPL suatu bank maka dapat diindikasikan bahwa bank tersebut sebagai bank sehat.
    • Dalam jumlah besar kredit  bermasalah dapat membawa pengaruh terhadap kinerja bank, kehidupan ekonomi sekitarnya, bahkan dapat mempengaruhi dunia perbankan pada umumnya.
    • Pengaruh kredit bermasalah terhadap kinerja bank sebagai berikut:
      1. menurunkan rentabilitas bank;
      2. menambah beban biaya operasional;
      3. menurunkan modal bank (percentase capital adequacy ratio);
      4. menurunkan likuiditas bank.
  • 6.2.  Faktor Penyebab Kredit Bermasalah
    • Oleh karena itu perbankan  akan merapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit agar tidak terjadi kredit bermasalah.
    • Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah  berasal dari  faktor internal bank dan eksternal bank.
    • Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :
  • 6.2.1. Faktor Internal Bank    
    • Faktor internal bank antara lain:
      1. Lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam melakukan analisis kelayakan kredit. Kredit yang disalurkan tanpa dilengkapi analisis yang memadai, terutama berkaitan dengan prospek usaha debitur dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajibannya dan terlalu besarnya ekspansi kredit tanpa diimbangi dengan analisis yang memadai.
      2. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit. Kurangnya pemantauan terhadap penggunaan kredit dan perkembangan kegiatan usaha maupun keuangan debitur dan belum adanya sistem pengawasan yang memadai yang dapat segera mendeteksi lebih dini kredit yang akan menjadi bermasalah sehingga bank tidak dapat segera melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit.
      3. Terlalu banyaknya campur tangan pemilik dalam memutuskan pemberian kredit. Dalam penyaluran kredit, pemilik bank cenderung mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, bahkan pemberian kredit tidak didasari oleh kelayakan usaha, namun faktor hubungan keluarga sangat dominan dalam menentukan penyaluran kredit.
      4. Lemahnya pengikatan terhadap angsuran kredit. Apabila debitur tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran bunga dan angsuran pokok kredit, maka agunan kredit merupakan sumber dana kedua pelunasan kredit, namun mengingat bank belum melakukan pengikatan kredit secara sempurna menyebabkan bank kesulitan dalam mengeksekusi agunan tersebut.  Agunan yang selama ini dipegang oleh bank sebagian besar dalam bentuk surat kuasa menjual dan penyerahan sertifikat di bawah tangan sehingga bank mengalami kesulitan untuk mengeksekusi agunan tersebut, bahkan terdapat kredit yang tidak dilengkapi agunan yang memadai.
  • 6.2.2. Faktor Eksternal Bank
    • Faktor eksternal bank antara lain:
      1. Tingkat persaingan yang tinggi dengan bank umum, terutama BRI unit yang didukung oleh modal yang kuat dan SDM yang profesional. Debitur yang dibiayai bank sebagian besar adalah debitur yang kualitasnya kurang baik, mengingat debitur yang baik telah memperoleh fasilitas dari bank lain, terutama BRI unit desa, di samping suku bunga yang ditawarkan bank umum lebih rendah dari BPR, sehingga dengan kondisi debitur tersebut menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk melakukan pembayaran bunga dan angsuran pokok.
      2. Kondisi perekonomian yang kurang kondusif. Kondisi ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan menyebabkan terjadinya penurunan kegiatan usaha debitur, sehingga kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya juga mengalami penurunan.
      3. Bencana alam (kebakaran, banjir, gempa bumi, dsb.). Bencana alam merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan mempengaruhi fasilitas produksi dan usaha debitur sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
      4. Kondisi debitur. Sebagian besar kredit diberikan kepada perorangan sehingga apabila terjadi sesuatu pada debitur, misalnya menderita sakit, kecelakaan atau meninggal dunia, maka akan mengganggu pembayaran kewajiban yang bersangkutan.
  • 6.3.  Upaya Penyelamatan Kredit
    1. Walaupun kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis  bank, namun tidak boleh dibiarkan tumbuh.
    2. Kredit bermasalah harus dicegah, kalaupun muncul harus ditangani dengan baik dan serius sehingga tidak tumbuh menjadi kredit macet atau merugikan bank terlalu besar.
    3. Besarnya kredit bermasalah mencerminkan atau menjadi peringatan adanya kelemahan manajemen kredit  bank yang bersangkutan.
    4. Sesuai dengan SK DIR BI No. 25/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, upaya  penanganan kredit  bermasalah dilakukan dengan cara antara lain :
      • 1)   Rescheduling
        1. memperpanjang jangka waktu kredit
        2. memperpanjang jangka waktu anggsuran.
      • 2)   Reconditioning
        • Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :
          1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
          2. Penundaan pembayaran bunga
          3. Penurunan suku bunga
          4. Pembebasan bunga
      • 3)   Restructuring
        • Dengan menambah jumlah kredit
        • Dengan menambah equity :
          1. dengan menyetor uang tunai
          2. tambahan dari pemilik
            • Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan atau persyaratan kembali.
            • Upaya penyelamatan kredit tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak secara langsung mempengaruhi pendapatan bank dan dapat memperbaiki kinerja bank, meskipun demikian bank perlu melakukan langkah-langkah:
              • Inventarisasi data dan informasi dari tiap debitur, antara lain mengenai kondisi usaha, keuangan, legalitas usaha dan data pendukungnya;
              • Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka dilakukan analisis kemungkinan penyelesaiannya bentuk berupa:
                • penyelesaian kekeluargaan (persuasif);
                • apabila hal tersebut sulit dilakukan dan berdasarkan analisis penyelesaian hasil usahanya tidak dapat diharapkan, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum, namun perlu diperhatikan nama baik bank di mata debitur;
                • bagi debitur yang masih potensial dapat dibantu pemasaran produk debitur.
      • 4) Kombinasi dari beberapa cara; Merupakan kombinasi dari rescheduling, reconditioning  dan restrukturing sebagaimana tersebut di atas.
      • 5)  Penyitaan jaminan
        • Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.
  • BAHAN BACAAN
    1. Bank Indonesia (1995), Materi Pelatihan Unit Pengembangan Usaha Kecil Untuk Penyusunan Laporan Permohonan Kredit, Proyek Pengembangan Usaha Kecil. Jakarta
    2. ——————-(2003), Laporan Tahunan 2002, Bank Indonesia, Jakarta.
    3. ——————-(2003), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Jakarta
    4. ——————-(2003), Laporan Bulanan Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Jakarta
    5. ——————-(2001), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Jakarta
    6. Dwi Prastowo; Rifka julianty (2002). Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi, Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Ikut Mencerdaskan Bangsa. Jakarta
    7. Husni Adnan (1991). Prosedur dan Langkah-Langkah Penyusunan dan Analisa Keuangan Pada Studi Kelayakan dan Proyek Appraisal. Proyek Pengembangan Usaha Kecil Koordinator Jabotabek.
    8. Kasmir (1998), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Safindo Persada, Jakarta.
    9. Muchdarsyah Sinungan (2000), Manajemen Dana Bank, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
    10. Ruddy Tri Santoso (1996), Kredit Usaha Perbankan, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
  • Terimakasih dan semoga bermanfaat.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s